
Presiden RI Joko Widodo memiliki komitmen untuk mengganti PNS dengan robot kecerdasan buatan (artificial intelligence). Nantinya, eselon III dan eselon IV di kementerian yang dinilai menghambat birokrasi akan diganti dengan robot AI.
Menanggapi hal tersebut, Purwoadi, Direktur Pusat Teknologi Informasi Komunikasi BPPT, menerangkan bahwa pemerintah memiliki tantangan utama yaitu sumber daya manusia dan riset yang ia nilai belum menunjang bilamana ingin menerapkan kecerdasan buatan.
“SDM sih. Kita belum terlalu berpengalaman di bidang itu [artificial intellegence]. Kalo infrasturuk enggak. Karena infrastruktur kita udah memumpuni. kalau teknologi juga banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang membuat algoritma sendiri sudah banyak,” ujar Purwoadi, di Jakarta, (20/2/2020).
Purwoadi menambahkan untuk menggantikan eselon III dan eselon IV dengan robot dibutuhkan sebuah data latih yang dari data itu akan dihubungkan dengan algoritma. Barulah robot atau kecerdasan buatan akan bisa menggunakan algoritma dari data tersebut.
Ia mencontohkan bahwa jika eselon III hanya memiliki pekerjaan untuk memeriksa ceklis saja kemungkinan mudah untuk di ganti Robot dan AI, namun ada hal-hal teknis lainnya yang musti dipertimbangkan.
“Tapi kalau misalnya dalam ceklis itu dituliskan butuh akte kelahiran ternyata gak punya orang ini, dia punya-nya keterangan rumah sakit, gimana tuh? Nah itu lah kebijakan yang harus dimaksukkan ke dalam AI. Itu yg perlu data-datanya. Sehingga kemudian kita bisa melatih algoritma AI untuk menggantikan eselon 3-4,” lanjutnya.
Purwoadi, juga menjelaskan bahwa proses pergantian eselon III dan IV menjadi robot atau AI ini menurutnya tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat.
“Karena kita perlu data-data latih yang paling susah di Indonesia toh. Karena pekerjaan mereka kan masih manual, sekarang bagaimana kita bisa mendapatkan data dari apa yg mereka lakukan/kerjakan,” ujar Purwoadi.
Untuk mendukung program pak Jokowi ini, Purwoadi membeberkan bahwa strategi dan peta jalan (roadmap) dari pengembangan kecerdasan buatan yang diusung Menteri Riset dan Teknologi sekaligus Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Brodjonegoro akan segera rampung.
“Iya pak menteri mintanya bulan Juli 2020. Kita sedang usahakan,” kata Purwoadi. “Kita udah tetapkan lima tahun itu strategi, Dalamnya ada road map-nya. Kalau road map oke-lah berubah-ubah sesuai dengan kondisi. Tapi kalau strategi kan enggak.”
Dalam rencana pengembangan ini, Purwoadi menjelaskan banyak pihak yang dilibatkan mulai dari instansi pemerintah, akademisi maupun sektor swasta. Dari sektor swasta seperti Tokopedia, Bukalapak, Kata.Ai, dan lain-lain.
“Kemudian dari pemerintahan itu banyak juga dari Kemenristek BRIN, LIPI, BPPT, kemudian asosiasi ada 40-an lebih,” jelas Purwoadi.
Sumber : CNBC Indonesia